Breaking News| Aliansi Buruh Indramayu Gelar Unras Tolak Rencana Penetapan Upah Minimum 2022

Cuplikcom - Indramayu - Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Indramayu (ABI) menggelar aksi unjuk rasa (Unras), di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam rangka menolak rencana penetapan upah minimum 2022 yang menggunakan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, pada hari Senin (22/11/2021).

Koordinator Aksi, Hadi Haris Kiyandi mengatakan, dengan formula baru tersebut upah minimum Kabupaten Indramayu hanya berubah Rp 18.493,69 atau Rp 2.391.567,15 dari yang sebelumnya Rp 2.373.073,46.

"Upah minimum ini tidak sebanding degan kehidupan hidup layak, yang mana pada saat ini harga kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup lainnya mengalami kenaikan," katanya.

Menurutnya, upah murah yang diterima buruh akan memperparah kondisi buruh untuk menjalin kehidupan sehari-hari.

"Dengan begitu buruh masih jauh dari kata hidup layak (sejahtera_red)," ucapnya.

Telah diketahui, dalam aksinya ABI mengajukan 7 poin tuntutan, antara lain:

1. Naikkan upah minimum Kabupaten Indramayu sebesar 15% untuk upah tahun 2022;
2. Menetapkan upah di atas upah minimum pengganti UMSK;
3. Tolak Surat Edaran (SE) Menaker dan Mendagri tentang pengupahan;
4. Tolak perhitungan upah dengan formula PP 36 tahun 2021;
5. Cabut UU Cipta Kerja dan PP turunannya;
6. Terapkan upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
7. Berlakukan masa pensiun sesuai PP 45 tahun 2015.

"Apabila tuntutan kami tidak didengar dan diabaikan oleh Kepala Daerah yang berwenang maka kami akan melakukan aksi massa yang lebih besar, bahkan akan melakukan aksi mogok daerah dan menginap di depan Kantor Kepala Daerah Indramayu," tegas Hadi.